Tampaknya, pemerintah dengan akan terpaksa sekali menaikkan harga BBM. Ini bukan karena tega melihat rakyatnya sengsara dan tambah miskin. Tapi jelas, kebijakan itu diambil karena hitung-hitungan pengelolaan keuangan negara. Pilihan kebijakan lain memang ada, tapi melihat perkembangan harga minyak dunia ke depan, menaikkan harga BBM sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Celakanya, kebijakan jenis ini tidak pernah sepi dari demonstrasi masyarakat, terutama mahasiswa.

Terus terang, saya termasuk salah satu warga masyarakat yang paling sedih dan khawatir kalau demo-demo mahasiswa marak lagi. Bukan soal tujuan atau idealisme di balik demo-demo yang memperjuangkan aspirasi masyarakat itu. Tapi, kekhawatiran lebih tertuju pada potensi dampak yang ditimbulkan oleh demo-demo tersebut. Terlebih kalau sampai demo-demonya jadi anarkhis.

Tengoklah, bagaimana kota-kota besar seperti Jakarta ini. Kota ini sudah sekian lama dilelahkan oleh masalah kemacetan yang sangat parah. Bila demo marak lagi, bisa dibayangkan, akan seperti apa parahnya kemacetan itu. Kalau mau jujur, tak satu pun pengguna jalan yang tidak mengeluh bila ada kemacetan parah akibat demo-demo mahasiswa. Betapa pun mulianya tujuan demo itu, tapi kalau sudah mengganggu aktivitas atau mendatangkan kerugian pihak lain, pastilah disesalkan.

Berbagai media massa di Jakarta sudah pernah mengulas dengan nada penuh “kemarahan”, betapa kemacetan bisa menjadi biang pemborosan energi, inefisiensi, rendahnya mobilitas dan produktivitas masyarakat, dll. Walaupun, saat itu kesalahan ditudingkan pada proyek pembangunan jalur busway serta ketidakmampuan aparat menata lalu lintas.

Saya jadi bertanya-tanya, “Kalau nanti demo-demo mahasiswa itu bikin macet parah, apa iya media massa itu berani marah-marah pada mahasiswa?” He he he… Kita lihat saja nanti. Yang pasti, sekarang ini memang paling aman dan paling mudah mengeritik pemerintah. Siapa saja bisa melakukan itu, mulai dari tukang becak sampai guru besar di kampus-kampus ternama. Tapi sebaliknya, paling susah mengeritik mahasiswa, pengamat, anggota DPR, jenderal, termasuk media massa sendiri dan para wartawannya ha ha ha…

Pada posisi sekarang ini, kabarnya ada sekitar Rp107 triliun subsidi (konsumsi) minyak yang dinikmati oleh orang yang semestinya tidak berhak untuk itu. Sungguh tidak adil, karena uang sebesar itu sejatinya bisa dipakai untuk subsidi produktif, seperti menambah anggaran pendidikan, kesehatan, kredit usaha kecil, dll. Sayang sekali, saat ini kita tidak mendapat imbangan pemikiran dari para pengamat, pakar, termasuk para mahasiswa mengenai potensi pendayagunaan subsidi produktif tadi.

Harga minyak internasional diprediksi—cepat atau lambat—pasti akan menyentuh angka 200 dollar AS per barel sebelum tahun 2015. Minyak fosil akan semakin langka dan mahal. Sementara, alternatif biofuel pun ternyata berdampak negatif, yaitu rawanannya ketahanan pangan dunia. Penggunaan lahan pangan untuk tanaman bahan dasar biofuel ternyata mendatangkan kelangkaan bahan pangan yang sudah terasa dampaknya saat ini.

Itu berarti, ada ancaman krisis energi yang benar-benar nyata di depan mata seluruh warga dunia. Makanya, tidak akan ada satu negara pun yang berani terus-menerus menyubsidi konsumsi BBM warga masyarakatnya. Terlebih bila angka konsumsi BBM oleh masyarakat tidak pernah turun.

Nah, apa jadinya kalau subsidi konsumsi BBM seperti di Indonesia sekarang ini tidak segera dikoreksi menjadi subsidi produksi yang tepat sasaran. Bisa dibayangkan, berapa ratus triliun lagi anggaran negara akan dihambur-hamburkan untuk “meninabobokan” rakyat? Sebuah pilihan kebijakan yang di masa Orde Baru lalu jadi sasaran tembak berbagai pihak, tapi sekarang malah dibela mati-matian demi kepentingan politik tertentu. Yah, itulah wajah politik kita!

Memang, sayup-sayup terdengar adanya alternatif-alternatif kebijakan non-pengurangan subsidi yang dikemukakan sejumlah pengamat atau aktivis politik. Ini juga disuarakan kembali dalam demo-demo mahasiswa. Misalnya, menyeimbangkan APBN dengan meningkatkan pendapatan pajak, menaikkan produksi minyak dalam negeri, melenyapkan penyelundupan BBM, menyita aset-aset koruptor kelas kakap, dll.

Pertanyaannya, apakah alternatif kebijakan-kebijakan tersebut dapat diaplikasikan secara praktis, cepat, tepat, dan tanpa dampak negatif? Jangan-jangan, pilihan kebijakan tadi ternyata sudah dijalankan, sekalipun hasilnya belum maksimal. Kalaupun bisa dijalankan, apakah kebijakan-kebijakan itu sungguh-sungguh mampu menandingi kecepatan naiknya harga minyak dunia serta membengkaknya subsidi BBM?

Melihat fakta tersebut, maka pemerintahan mana pun pasti tidak akan berani menahan subsidi BBM lebih lama lagi. Memang, masih mungkin kenaikan harga BBM saat ini ditunda . Ingat, hanya ditunda, bukan dibatalkan atau ditiadakan. Sebab, siapa pun yang memerintah pascapemilu 2009 nanti—termasuk partai-partai atau tokoh-tokoh yang saat ini anti-kebijakan tersebut—pasti akan menaikkan harga BBM. Itu pasti, kecuali harga minyak dunia turun kembali di bawah 80 dollar AS per barel, dan itu nyaris mustahil.
Kalaupun sekarang ada partai atau kelompok politik tertentu yang seolah-olah pro rakyat dengan menyatakan menolak kenaikan harga BBM, masyarakat toh sudah tahu motifnya. Itu hanya move atau jualan politik belaka yang tidak menyentuh akar permasalahan sesungguhnya.
Dari perspektif inilah, maka demonstrasi mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM adalah suatu tindakan yang percuma. Subsidi konsumtif pasti dikurangi dan harga BBM niscaya dinaikkan. Lalu, ngapain masih demo? Sayang buang-buang energi untuk sesuatu yang tidak bisa diubah lagi.
Kalau sudah begitu, bukankah akan lebih tepat guna dan sasaran kalau energi maupun pikiran kita semua diarahkan pada upaya menanggulangi dampak negatif kenaikan harga BBM? Harga-harga pasti akan ikut naik, banyak warga masyarakat akan mengalami kesulitan eknomi, kemungkinan PHK marak, pengangguran bertambah, begitu juga orang miskin tambah banyak. Mengapa kita tidak fokus saja melakukan apa pun yang kita mampu untuk mengurangi dampak negatif ini?
Jelas, untuk masalah-masalah berat yang terakhir tadi, dibutuhkan lebih dari sekadar kritisisme dan latah demonstrasi yang rawan cemaran politik. Rakyat butuh solusi-solusi praktis yang berdampak langsung pada pengurangan beban mereka. Di sinilah rakyat sangat membutuhkan komitmen, kepedulian, bantuan, pendampingan, serta kecerdasan, imajinasi, kreativitas, dan inovasi dari para intelektual muda tersebut. Mengapa? Karena, rakyat jugalah yang ikut menanggung beban atas subsidi biaya pendidikan para mahasiswa tersebut.[ez]
* Edy Zaqeus adalah editor Pembelajar.com, editor, konsultan, dan penulis buku-buku bestseller. Ia dapat dihubungi di email: edzaqeus@gmail.com atau kunjungi blognya: http//ezonwriting.wordpress.com.