Foto: Media Indonesia Online

Foto: Media Indonesia Online

Oleh: Edy Zaqeus*

“Kalau sekarang ini tampak di permukaan puja dan puji atas keberanian JK mencapreskan diri, berikut analisis-analisis prospektif atas peluangnya untuk mengalahkan SBY, plus dukungan mayoritas DPD Partai Golkar untuk memantapkan hati JK, sepertinya hanya sebuah orkestra pembenaman karier politik JK ke depan.”

Para pengamat, media massa, dan politisi menyambut positif pernyataan kesediaan Jusuf Kalla (JK) diajukan sebagai calon presiden. Selain itu, pernyataan JK tadi ternyata juga memberi dampak dinamisasi politik internal Partai Golkar. Optimisme kader-kader tiba-tiba mengembang, seolah melemparkan sinyal-sinyal kemenangan dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden mendatang. Gayung bersambut, dukungan dari internal Partai Golkar terus berdatangan, semua mendorong JK supaya maju sebagai capres dalam pilpres 2009.

Sulit dimungkiri, JK memang seorang politisi cerdas, berpengalaman, teruji kepemimpinannya, serta mempunyai gaya yang lugas dan egaliter. Dalam buku Bob Sadino: Mereka Bilang Saya Gila! (Edy Zaqeus, 2009), Bob menyebut JK sebagai pemimpin wiraswasta yang besar dan matang di kuadran masyarakat. Artinya, dia punya kualitas yang mumpuni untuk memimpin. Jadi, kualitas JK adalah kualitas pemimpin bangsa, kualitas sebagai presiden juga. Makanya, tidak ada keraguan sedikit pun untuk menyatakan bahwa JK layak dan pantas menjadi presiden RI.

Persoalannya, apakah saat ini merupakan momentum JK untuk maju sebagai capres? Apakah dukungan kepadanya, baik dari internal Partai Golkar maupun khalayak luas sudah cukup untuk membawa JK ke kursi RI-1? Apakah benar pencalonan JK bebas dari skenario-skenario politik lain, yang mungkin saja justru bisa menenggelamkan karier politiknya?

Saya, yang merasa awam dengan politik, justru merasa “miris” dengan masa depan JK, akibat dari pencapresannya yang terlalu dini. Bahkan saya menduga-duga, pencapresan itu merupakan upaya ramai-ramai untuk menenggelamkan karier politik JK. Mengapa saya katakan seperti itu? Inilah serangkaian bacaan saya terhadap fenomena pencapresan JK.

Pertama, survei membuktikan, elektabilitas JK pribadi sebagai capres sangat rendah, yaitu tidak pernah melampaui 3 persen. Bandingkan dengan bakal rivalnya SBY, yang dalam berbagai survei, selalu berada di kisaran 40-60 persen. Bolehlah orang bersyak wasangka dengan independensi survei-survei yang pernah dan sedang dijalankan. Tetapi, sampai detik ini, rasanya tidak ada satu survei pun yang mengeluarkan hasil, bahwa elektabilitas SBY berada jauh di bawah kandidat capres lainnya. Fakta pun membuktikan, survei-survei mengunggulkan SBY pada pemilu 2004. Dan, itu terbukti dengan menangnya SBY dalam dua putaran pemilu presiden.

Untuk menakar rasionalitas pencapresan JK, anggap saja hasil-hasil survei yang ada sekarang sebagai benchmark. Lihat kembali, popularitas dan elektabilitas by survey yang sejauh ini tidak juga beranjak dari titik 2 persen. Lalu, adakah strategi public relations atau kampanye politik yang sanggup menaikkan secara drastis elektabilitas JK, menjadi setidaknya sama atau bahkan di atas SBY maupun calon-calon lain? Dan, itu harus dilakukan dalam waktu hanya 2-3 bulan ke depan? Bayangkan dan bandingkan dengan SBY yang sepertinya sudah terkampanyekan dengan sendirinya selama hampir lima tahun terakhir ini.

Selain itu, lihatlah fakta bahwa JK adalah bagian dari pemerintahan sekarang. Lihat pula fakta bahwa JK dan Partai Golkar tidak memosisikan diri sebagai oposisi. Termasuk, hitung pula gaya politik JK sendiri yang tidak suka meledak-ledak. Kalau sudah begitu, rasanya akan sulit sekali menaikkan popularitas dan elektabilitas JK dalam tingkatan yang sangat spektakuler, dan dalam waktu yang teramat singkat. Ada manajer kampanye dan konsultan citra yang berani terima tantangan ini?

Kedua, survei juga membuktikan, Partai Demokrat (PD) memiliki potensi untuk melejit dengan peningkatan perolehan rata-rata hampir atau bahkan lebih dari 200 persen dibanding pemilu 2004. Yang teranyar, survei bersama empat lembaga, LP3ES, P2P LIPI, CSIS, dan Puskapol UI menyebut PD berpeluang meraih suara 21,52 persen, PDIP 15,51 persen, dan Partai Golkar 14,27 persen.

Sebelumnya, Lembaga Survei Indonesia (LSI) juga menempatkan PD di ranking teratas dengan 24,3 persen suara, disusul PDIP 17,3 persen suara, baru Partai Golkar 15,9 persen suara. Dan, hanya survei Lembaga Riset Informasi (LRI) yang membalikkan prediksi dengan menyatakan Partai Golkar meraih 20,1 persen suara, PD 15,5 persen suara, dan PDIP 15,3 persen suara. Dengan catatan, survei LRI ini sempat dikritisi dari sisi metode samplingnya yang lebih mencerminkan kelompok menengah atas.

Untuk gampangnya, jumlahkan saja hasil survei tertinggi dan terendah dari suara PD, lalu dicari rata-ratanya, toh hasilnya masih mendekati angka 20 persen suara. Ini jelas jumlah yang beralasan dan tidak mustahil dicapai mengingat PD identik dengan pemerintahan SBY. Apabila hasil pemilu nantinya demikian, anggapan bahwa pencapresan SBY bisa terjegal karena ketidakcukupan kuota dukungan partai, jadi kurang beralasan. Dengan perolehan suara seperti itu, jelas PD akan lebih mudah menggandeng partai-partai bersuara kecil lainnya untuk berkoalisi. Ingat juga, partai itu sudah berhasil memajukan calon dengan hanya 7 persen suara pada pemilu 2004. Terlebih, saat ini PD masih punya kartu truf dengan kandidat tunggalnya SBY, yang elektabilitasnya tetap yang tertinggi.

Nah, dalam hal Partai Golkar menang, taruhlah mengulang perolehan suara 2004, dan itu pasti dengan asumsi lemah bahwa perolehan PD maupun suara PDIP stagnan, hasil itu tidak otomatis mendongkrak potensi elektabilitas JK ke titik yang teramat spektakuler. Pemilu 2004 membuktikan, pilihan dalam pemilu legislatif (pilihan partai) dengan pemilu presiden bisa berbeda sekali. Artinya, orang bisa pilih partai tertentu, tetapi pilihan capresnya bisa figur dari luar partai. Itu sebabnya SBY bisa menang dengan selisih signifikan saat melawan Megawati, sang incumbent waktu itu.

Ketiga, kesediaan JK dicapreskan sebenarnya lebih merupakan reaksi spontan atas potensi konflik internal dalam Partai Golkar. Atau lebih tepatnya lagi, refleks atas konflik internal di antara sejumlah elit partai tersebut. Apabila dorongan pencapresan JK tidak disambut, ini akan sangat membahayakan posisi JK sendiri, sekaligus kohesivitas partai menjelang pemilu legislatif. JK yang sangat berpengalaman dalam berpolitik, tahu persis situasi ini dan tahu bagaimana harus bersikap pragmatis.

Sementara, tampak sekali bahwa di dalam Partai Golkar sendiri ada beberapa tokoh yang sangat ambisius dan obsesif untuk meraih kursi RI-1, atau setidaknya RI-2. Sayangnya, saluran untuk itu seperti tersumbat karena posisi JK saat ini, yang tampaknya bisa sejalan dengan SBY dalam pemerintahan. Hasil sejumlah survei, apabila JK bergandengan kembali dengan SBY, mereka selalu mendapat ranking elektabilitas tertinggi. Inilah yang bikin mereka gerah.

Dengan memberikan sedikit saja pengakuan terhadap hasil-hasil survei itu, maka pastilah dominasi SBY-JK akan sulit digoyang dalam pemilu presiden nantinya. Konsekuensinya, jika pasangan SBY-JK berlanjut, jalan sejumlah elit Partai Golkar (bahkan, yang di luar Partai Golkar) untuk masuk ke pertarungan RI-1 maupun RI-2 akan semakin menyempit, mengingat JK masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Jadi, cara termudah untuk tetap membuka jalan ke arah tersebut adalah dengan “menyingkirkan” JK atau memecah SBY-JK.

Keempat, strategisnya posisi RI-2 dalam periode pemerintahan 2009-2014. Siapa pun yang berhasil menduduki kursi RI-2, terlebih apabila yang bersangkutan adalah ketua umum sebuah partai, maka kesempatan untuk “menabung” kampanye atau pencitraan bagi pilpres 2014, sangatlah besar dan berlimpah. Siapa pun yang membidik kursi RI-1 melalui pemilu 2014, dia pasti sangat mempertimbangkan investasi politiknya, dan tempat yang cukup nyaman untuk itu adalah kursi RI-2.

Lalu, mengapa SBY-JK harus dipecah? Sekali lagi, pasangan ini memang kuat elektabilitasnya. Asumsikan SBY-JK menang pilpres 2009, maka periode 2009-2014 adalah periode terakhir SBY. Jadi, periode lima tahun pemerintahan itu merupakan ajang paling strategis bagi JK untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitasnya sebagai sang suksesor. Makanya, kalau JK dipisahkan dari SBY, jelas itu akan membuka sekian banyak kombinasi peluang bagi figur-figur yang selama ini tersumbat manuvernya. Masuk akal?

Sejatinya, skenario menduetkan kembali JK dengan SBY mungkin adalah pilihan yang paling rasional dan taktis di antara pilihan lainnya. Termasuk skenario memberikan “porsi memerintah” yang lebih besar kepada JK dalam pemerintahan SBY mendatang, sekaligus sebagai pay off atas dukungan Partai Golkar di parlemen, serta keterjaminan skenario suksesi dari SBY ke JK pada 2014 nanti. Ini sangat disadari baik oleh JK sendiri maupun tokoh-tokoh penting di DPP Partai Golkar yang cukup sabar dengan strategi tersebut. Dan, harga yang harus dibayar adalah posisi RI-2, apa pun hasil pemilu legislatif nantinya.

Kembali kepada pencapresan JK melawan SBY. Kalau menggunakan bahasa Amien Rais, ini seperti menandingkan Chris Jon dengan Mike Tyson. Beda kelas dan tidak perlu dipertandingkan, karena hasilnya hampir pasti mengecewakan, bahkan menyakitkan. Tetapi, bagi orang-orang di dalam Partai Golkar, terutama yang punya ambisi besar pada pilpres sekarang maupun 2014 nanti, pertandingan itu tetap harus dilaksanakan. Mengapa?

Mudah dibaca arah kepentingannya. Jika JK kalah dalam pilpres 2009 ini, maka akan mudah sekali memereteli kekuasaan JK di Partai Golkar nantinya. Sebab, jika JK melawan SBY, maka itu berarti satu pertarungan untuk meraih semuanya. Artinya, dalam posisi Partai Golkar berhadapan langsung dengan PD, dan jika JK kalah, maka sulit berharap akan ada kader-kader Partai Golkar bisa masuk ke kabinet SBY nantinya. Sulit juga berharap akan ada koalisi parlemen di antara keduanya.

Sehingga, satu-satunya posisi terhormat akibat kekalahan semacam itu adalah dengan menjadi oposisi di parlemen, mirip yang dijalankan PDIP saat ini. Sayangnya, Partai Golkar adalah partai yang—sejak dibentuk sampai detik ini—lebih memiliki karakter sebagai partai yang memerintah, ketimbang sebagai partai oposisi. Posisi sebagai oposisi murni memang menarik di atas kertas, dan itu hasil olah analisis para pengamat politik. Tetapi, sangat disadari oleh para petinggi Partai Golkar, itu bukanlah posisi yang ideal dan strategis.

Nah, jika JK gagal memenangkan pilpres, gagal juga menempatkan kader-kader terbaiknya ke kabinet, maka itu bukan catatan prestasi yang bagus bagi JK untuk bertahan di pucuk pimpinan Partai Golkar pascapemilu 2009. Jatuhnya JK adalah sesuatu yang dinantikan demi naiknya tokoh lain dari dalam Partai Golkar, yang sejak dulu jelas-jelas punya ambisi besar menjadikan partai ini sebagai kendaraan politik untuk meraih kursi RI-1 pada 2014 nanti.

Jadi, kalau sekarang ini tampak di permukaan puja dan puji atas keberanian JK mencapreskan diri, berikut analisis-analisis prospektif atas peluangnya untuk mengalahkan SBY, plus dukungan mayoritas DPD Partai Golkar untuk memantapkan hati JK, sepertinya hanya sebuah orkestra pembenaman karier politik JK ke depan. Tetapi, sebagai seorang politikus brilian, andal, dan teruji sejauh ini, saya sangsi kalau JK hanya bersikap naif atau menutup mata atas semua analisis yang awam ini.[ez] (Bersambung)

* Edy Zaqeus adalah pendiri dan editor website motivasi www.andaluarbiasa.com, mantan wartawan, dan penulis delapan buku laris, yaitu Bob Sadino: Mereka Bilang Saya Gila! (2009), Resep Cespleng Menulis Buku Bestseller Edisi Revisi (2008), Kalau Mau Kaya Ngapain Sekolah Edisi Khusus (2007), Orang Gajian Bisa Kaya (2006), Resep Cespleng Menulis Buku Best Seller (2005), Resep Cespleng Berwirausaha (2005), Kalau Mau Kaya Ngapain Sekolah (2004), dan Kontekstualisasi Ajaran I Ching (2004). Edy Zaqeus adalah nama pena dari Sutopo Sasmito Edy, alumnus terbaik Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM periode kelulusan Agustus 1997.


Catatan: Ikuti serunya komentar-komentar artikel ini seperti dimuat di Kompasiana.com.