Foto JK: Vivanews.com

Foto JK: Vivanews.com

Oleh: Edy Zaqeus*

“Partai Golkar pasti juga tidak bisa melupakan catatan ‘aneh’ pilpres 2004. Wiranto, sebagai kader partai terpilih dan didukung penuh pula, ternyata masuk ke putaran kedua saja tidak mampu. Padahal, itu terjadi dalam posisi Partai Golkar menjadi pemenang pemilu legislatif!”

(Sambungan artikel Ramai-ramai Menenggelamkan JK?)

Usai membaca artikel saya “Ramai-ramai Menenggelamkan JK”, seorang teman lama—yang tampak lebih setuju kalau JK maju sebagai capres—bertanya, “Jadi, JK akan lanjut mencalonkan diri jadi capres atau tidak?”

Saya balik bertanya, “Kalau saya jawab pakai ‘ilmu kira-kira’, mau enggak?”

“Terserah, yang penting analisis kamu bagaimana? Mumpung lagi ramai-ramainya kampanye, nih,” desak teman ini.

“Baik, kalau pakai ‘ilmu kira-kira’, JK tidak akan meneruskan pencapresannya!” jawab saya singkat.

“Lho, alasannya apa? Enggak bisa dong! Mana berani JK menarik ucapannya sendiri?” tanya teman saya lagi, serasa masygul campur penasaran.

“Namanya juga ‘ilmu kira-kira’… Ok, saya akan perjelas dalam tulisan berikutnya,” janji saya.

Bagi saya sendiri, menganalisis soal pencapresan JK ini memang sangat menarik, terlebih bila dilakukan sebelum hasil pemilu legislatif 2009 diumumkan. Bersyukur juga, analisis ini mendapat ‘jaring pengaman’ sebagai sebuah hasil imajinasi dalam koridor ‘ilmu kira-kira’. Jadi, jangan tuntut akurasi atau validitas analisis ini dengan parameter akademik ya, minta ampun saya hahaha…

Untuk mempermudah dan membuat gayeng analisis ini, saya pakai saja optimisme JK, yang dalam beberapa kali kesempatan menyampaikan bukan mustahil PG mampu meraih 20-30 persen suara pada pemilu legislatif kali ini. Ambil tengahnya, ketemulah 25 persen suara. Lalu, hasil riset Reform Institute yang diumumkan 19 Maret 2009 lalu, juga dipertimbangkan dalam analisis ini. Reform Institute, pimpinan Yudi Latif itu menyatakan, elektabilitas JK naik dari 1,49 persen pada November 2008 menjadi 4, 29 persen pada Maret 2009.

Ya, dengan asumsi perolehan 25 persen suara, PG adalah pemenang pemilu legislatif 2009. Dampaknya, sudah pasti keyakinan partai untuk memajukan calon presidennya sendiri akan semakin solid dan meningkat berlipat-lipat. Sebab, tanpa koalisi pun, PG sudah langsung memenuhi syarat untuk mengajukan nama capres sendiri. Tetapi, ingat pula hasil ‘kesepakatan’ antara JK dengan Megawati, pemimpin PDIP, beberapa waktu lalu, yaitu tentang pentingnya mengupayakan sebuah pemerintahan yang kuat.

Nah, di sinilah mulai terdapat beragam masalah yang mendasari pencapresan JK via PG. Sama dengan persoalan yang harus dihadapi apabila Partai Demokrat (PD) menang, PG pun harus berkoalisi untuk mengamankan eksekutif dari gerak-gerik ‘liar’ para politisi di parlemen nantinya. Maka, mau tidak mau harus ada bargaining, ‘tukar guling’, politik ‘dagang sapi’, atau apalah namanya, yang intinya harus saling memberi kompensasi politik. Dan, salah satu yang diincar dari proses ini tentulah pemosisian nama capres atau cawapres.

Mari tengok kemesraan dan optimisme yang tergambar dari ekspos media atas pertemuan JK dengan Megawati. Analisis-analisis dan tebaran opini menyatakan, kalau PG berkoalisi dengan PDIP, kemungkinan keduanya bisa membentuk pemerintahan yang kuat serta dengan dukungan parlemen yang maksimal. Hipotesisnya begitu, akan tetapi coba lihat apabila ide koalisi itu sudah menyentuh wilayah pencapresan dan pencawapresan.

Jelas, kalau PG menang dengan 25 persen, hampir pasti suara partai lain, baik PDIP atau PD turun. Ambilah prediksi Lembaga Riset Indonesia (LRI) yang memprediksi PDIP dan PD masing-masing hanya mendapat 15 persen suara. Kalau sudah begitu, dalam rancang koalisi dengan PDIP, PG jelas sangat meminati posisi capres. Pada saat yang sama, PDIP yang sudah final pilihan capresnya, jelas tidak akan pernah mau menurunkan bandrolnya dengan hanya menerima posisi cawapres, sekalipun perolehan suaranya lebih kecil.

“Bukankah PD tahun 2004 bisa mencapreskan SBY, sekalipun hanya punya modal 7 persen suara? Bukankah popularitas dan elektabilitas capres PDIP lebih baik ketimbang capres PG?” begitulah kira-kira argumentasi Megawati-PDIP. Sementara, di pihak JK-PG, argumennya kira-kira begini, “Lha, kami yang menang kok cuman dapat cawapres? Masak sama SBY cuman dikasih cawapres, sekarang sama Megawati juga cawapres lagi, mana tahan…?”

Dengan kerumitan semacam itu, rasanya ide koalisi PG-PDIP menjadi semakin sulit direalisasikan, sekalipun disebut-sebut ideologi keduanya bersinggungan. Di Indonesia, politik bukanlah melulu soal ideologi, tetapi lebih pada seberapa besar porsi kekuasaan yang didapat. Jadi, menurut saya koalisi ini tidak bisa dipaksakan. Karenanya, masing-masing pihak pasti akan melirik alternatif lainnya yang lebih memungkinkan capresnya bisa maju.

Lirikan PG berikutnya adalah partai-partai yang mendapat suara lebih kecil, dan salah satu kemungkinannya juga PD. Tetapi, koalisi PG-PD dengan usungan JK sebagai capres dan SBY sebagai cawapres, jelas-jelas “jauh panggang dari api”. Sekalipun, ide ini menjadi salah satu imajinasi entrepreneur ikon Indonesia, Bob Sadino, dalam buku Bob sadino: Mereka Bilang Saya Gila! (Edy Zaqeus, 2009). Bagi PD, kalau dengan 7 persen suara saja, terbukti mereka bisa memboyong SBY jadi presiden, mengapa dengan 15 persen suara tidak bisa? Karena keyakinan PD seperti itu, pendukung pencapresan JK pasti komplain, “Ah, cawapres lagi, cawapres lagi…!”

Kalau menurut teori-teori koalisi, galibnya partai besar akan lebih suka menggandeng partai-partai kecil dalam pemerintahan supaya tetap bisa memaksimalkan bargaining position-nya. Sementara, partai-partai bersuara kecil akan merasa lebih aman berkoalisi dengan partai besar, dibanding partai-partai tengah atau partai kecil lainnya, karena bisa bersinergi dan kepentingannya relatif lebih terjamin.

Tetapi ingat, partai-partai kecil pasti belajar dari pengalaman pilpres 2004, yang mana tingkat elektabilitas capres itu lebih penting ketimbang suara partai yang besar. Kalau partai-partai kecil yang mau dilamar untuk mendukung capres PG ini, pada saat yang sama melihat capres lain yang lebih tinggi tingkat elektabilitasnya, pastilah mereka akan ambil pilihan yang pragmatis. Memang, survei terakhir memperlihatkan tren kenaikan elektabilitas JK secara signifikan dalam waktu singkat. Tetapi, laju kenaikan itu mungkin tidak akan berlipat-lipat.

Karena itulah, partai-partai kecil relatif akan mencari sandaran yang lebih “bergaransi”, sekaligus menjanjikan kompensasi politik yang cukup memadai. Jadi, PG pun mungkin bakal tidak mudah mendapatkan mitra koalisi dalam konteks pencapresan JK. Mitra koalisi, sekalipun dari partai-partai bersuara kecil, jelas tidak mau bergabung pada koalisi yang tidak mampu menjanjikan posisi yang baik di pemerintahan nantinya.

Kemungkinan lain, bisa saja PG dan JK mendekati capres dari Gerindra, Prabowo Subianto, dan membujuknya supaya mau menjadi cawapres. Mungkin, ini hanya dugaan semata, sekalipun sudah mendeklarasikan diri sebagai capres, Prabowo masih berpeluang untuk diajak “turun target” sedikit dengan menjadi cawapres saja. Sebab, kalau posisi ini bisa digapai Prabowo—berkat koalisi dengan partai apa pun—sesungguhnya itu sudah merupakan gapaian politik yang sangat berarti, di tengah kebaruan partainya dan segala kontroversi politik yang menyertai tokoh yang satu ini.

Akan tetapi, kalau pilihannya berduet dengan Prabowo, PG tampaknya tidak sendirian. Kelihatannya, PDIP juga sangat meminati Prabowo sebagai cawapres mendampingi calon final capres Megawati. Ada harapan besar, pencawapresan Prabowo bakal mampu memberikan daya dorong lebih besar untuk memuluskan terpilihnya si capres. Lagi-lagi, aral politik yang bakal meghambat adalah elektabilitas JK sendiri yang terlalu berada di peringkat buncit. Prabowo pasti memandang Megawati lebih berpotensi meraih suara lebih besar ketimbang mantan koleganya di PG dulu itu.

Kalau sudah begini, besar kemungkinan salah satu skenario yang bakal ditempuh adalah, PG optimistis mengajukan capres dan cawapres dari PG sendiri. Perolehan pemilu legislatif menjadi benchmark sekaligus pemacu semangat untuk habis-habisan di pilpres. Tetapi, siapa cawapres yang paling potensial mendongkrak elektabilitas JK nantinya? Akbar Tanjung, yang sudah seperti “orang luar” PG dan sempat berselisih dengan JK? Kader senior seperti Surya Paloh, yang juga pernah menyampaikan minatnya menjadi capres? Atau, Agung Laksono yang sekarang menjabat Ketua DPR?

Nama-nama mereka memang muncul dalam deretan penjaringan nama capres internal PG. Namun, berdasarkan survei-survei yang ada, nama-nama tersebut kurang saleable. Sementara, selain membutuhkan figur dengan kualitas, kredibilitas, dan pengalaman yang terbaik, JK juga sungguh-sungguh butuh partner yang sanggup mendongkrak elektabilitasnya dalam waktu teramat singkat. Tambahan lagi, JK pasti sangat mempertimbangkan bahwa pasangan cawapresnya haruslah juga menjadi unsur pemikat bagi calon pemilih dari luar PG, sebagaimana SBY-JK dulu pernah menikmati hal serupa.

Nah, satu-satunya kader PG—yang berdasarkan sejumlah survei punya ranking lebih bagus dari JK—adalah Sri Sultan HB X, yang notabene sudah berikrar maju hanya untuk posisi capres. Memang, survei Reform Institute menunjukkan, beda elektabilitas JK dengan Sultan semakin menyempit, yaitu 4,29 persen berbanding 4,53 persen. Ini beda dengan hasil survei empat lembaga (LP3ES, CSIS, LIPI, dan Puskapol UI) yang menempatkan JK di posisi 1,9 persen dan Sultan 4,7 persen. Dengan selisih yang sempit itu, semestinya kedua kader PG ini bisa bersatu padu untuk muncul sebagai capres dan cawapres.

Persoalannya, mampukah petinggi-petinggi PG “memaksa” Sri Sultan untuk “turun tekad” atau “turun target” menjadi hanya cawapres saja, demi menyelamatkan martabat PG? Bisakah dikompromikan JK tetap jadi capres dan Sri Sultan mengalah jadi cawapres saja? Atau bahkan, kemungkinannya dibalik, Sri Sultan yang jadi capres dan JK legowo untuk jadi cawapres kembali? Sungguh, di luar dugaan, ini juga pilihan-pilihan yang teramat sulit. Karena, untuk setiap kompromi di atas, selalu saja salah satu pihak yang terpaksa harus menarik kembali tekad dan ucapannya sendiri.

Masalah tidak selesai manakala kompromi JK-Sultan bisa dicapai dan mereka dapat maju beriringan, katakanlah dalam format JK capres dan Sri Sultan cawapresnya. Asumsinya, karena semua calon dari dalam dan mendapat dukungan dari seluruh kader PG, mestinya suara yang diraup bakal amat maksimal. Namun, head to head dengan lawan semacam SBY, PG pasti juga tidak bisa melupakan catatan “aneh” pilpres 2004. Wiranto, sebagai kader partai terpilih dan didukung penuh pula, ternyata masuk ke putaran kedua saja tidak mampu. Padahal, itu terjadi dalam posisi PG menjadi pemenang pemilu legislatif!

Ketika bacaan-bacaan dan pencermatan politik sampai pada titik tersebut, tampaknya skenario “balik kucing” ke SBY bakal menjadi pertimbangan serius. Tinggal yang perlu dicari adalah alasan-alasan pembenaran tambahan yang lebih kuat dan masuk akal. Idealisme politik mungkin sedikit menghalang-halangi, namun pragmatisme politik justru mendorong langkah tersebut. Dan, JK sejauh ini dikenal sebagai politisi yang realistis dan pragmatis. Kembali, ‘ilmu kira-kira’ dan murni imajinasi bicara:

“Kita harus pertimbangkan kembali, selama ini kita sudah punya pengalaman bekerjasama dengan SBY. Sekalipun tidak selalu membawa hasil maksimal, tetapi apa yang kita raih bersama PD-SBY juga tidak jelek-jelek amat… Duet SBY-JK layak dipertahankan, survei-survei juga mendukung kemungkinan itu. Ketimbang repot-repot cari partner baru, seperti beli kucing dalam karung saja…” kata salah seorang tokoh senior PG.

“Ya, kita tidak bisa memandang enteng elektabilitas SBY, terlebih suara PD juga naik 100 persen. Mustahil mengejar atau mengungguli mereka dalam waktu teramat singkat. Lupakan, kita bukan Obama, lain sekali situasinya. Apalagi, kejadian bisa berulang, banyak pemilih PG yang ternyata memilih SBY pada pilpres 2004,” tambah tokoh PG yang lain.

“Tapi, bagaimana menjelaskan kepada publik, supaya tidak ada kesan JK atau PG menarik ucapannya sendiri?” tanya kader PG yang lebih muda.

“Lho, kesediaan JK dicalonkan sebagai capres, seperti yang dimuat di koran-koran dan disiarkan televisi kemarin-kemarin itu, kan baru sebatas pernyataan pribadi JK? Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi, kan sesuai kesepakatan sebelumnya, pencalonan harus diputuskan secara formal dalam rapimnas oleh DPP PG? Sejauh ini, kita kan belum sampai ke situ!”

“Ooooo…..”

Ini semua hanya analisis. Pencapresan JK bisa mencapai klimaks alias berlanjut, tetapi bisa pula antiklimaks alias diurungkan. Apabila menjejak titik antiklimaks, maka—selain sejumlah elit PG yang ambisius bakal resah nan gundah—capres-capres yang semula yakin pencapresan JK akan memperlemah posisi SBY, tampaknya akan dipaksa untuk mengalkulasi ulang dan merevisi strategi politiknya.[ez] (Bersambung)

* Edy Zaqeus adalah pendiri dan editor website motivasi www.andaluarbiasa.com dan www.bukukenangan.com, mantan wartawan, dan penulis delapan buku laris, di antaranya adalah Bob Sadino: Mereka Bilang Saya Gila! (2009) dan Resep Cespleng Menulis Buku Bestseller Edisi Revisi (2008). Edy Zaqeus adalah nama pena dari Sutopo Sasmito Edy, alumnus terbaik Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fisipol, UGM, Yogyakarta, periode kelulusan Agustus 1997. Ikuti tulisan-tulisannya yang menarik di https://ezonwriting.wordpress.com.

Ctt: Baca juga analisis terkait sebelumnya: Ramai-ramai Menenggelamkan JK? atau di Ezonwriting.