“Kembalinya duet SBY-JK yang tinggi elektabilitasnya kemungkinan besar akan memaksa dua pesaing potensial mereka, yaitu Megawati-PDIP dan “si kuda hitam” Prabowo Subianto-Gerindra berkoalisi.”

(Sambungan artikel Antiklimaks Pencapresan JK)

Rupanya, sahabat lama saya—yang saya ceritakan dalam artikel “Antiklimaks Pencapresan JK”—tetap saja tidak yakin kalau pencapresan JK bakal dihentikan pada saat yang tepat, nantinya. “JK itu politisi yang berpengalaman. Dia pasti tidak sembarangan menyatakan mau maju sebagai capres. JK orang Bugis, pantang mundur…,” kata sahabat saya ini.

“Bukan soal berpengalaman atau tidak, orang Bugis atau orang Jawa. Coba lihat hasil-hasil survei terakhir, atau apa isi kampanye JK sampai hari terakhir kemarin,” goda saya.

“Kok, kamu yakin sekali JK tidak akan mencapreskan diri?” tanya sahabat saya, mulai terpikat.

“Yakin sekali sih tidak. Tapi, faktor JK ini bisa-bisa membuat pilpres nanti cuma satu putaran, lho! Karena, ada arah JK akan kembali berduet dengan SBY…,” godaan berlanjut.

“Ah, dari mana hitung-hitungannya?”

***

Saya akan coba tuntaskan analisis pencapresan JK ini untuk melihat betapa—dalam benak dan pikiran rasional sebagian elit Partai Golkar—duet SBY-JK tetaplah merupakan pilihan politik yang paling reasonable dan paling potensial memberikan benefit politik. Analisis ini sekaligus akan menguatkan pandangan, bahwa pencapresan JK semata difungsikan untuk menjaga kohesivitas internal PG menjelang pemilu legislatif, dan segera bisa diutak-atik lagi setelah diketahui hasil pastinya.

Benarkah JK akan kembali berduet dengan SBY dan melupakan pernyataan kesiapannya maju sebagai capres? Saya coba beberkan hasil pengamatan dan analisis saya, utamanya atas hasil survei dan berita-berita politik yang bisa kita simak bersama. Kali ini, saya masih menggunakan ‘ilmu kira-kira’ plus ilmu baru, yaitu ‘ilmu sok tahu’ khusus untuk memperkirakan apa saja gejolak yang ada di benak sejumlah elit Golkar (PG).

Pertama, mari putar ulang rekaman berita kampanye, pernyataan-pernyataan politik serta iklan-iklan politik PG yang baru berakhir Minggu, 5 April 2009 kemarin. Bagi Anda yang sangat jeli mengamati kampanye PG atau JK, hingga akhir masa kampanye pemilu legislatif, pasti terheran-heran. Ke mana menguapnya isu pencapresan JK? Mengapa yang kerap muncul hanya slogan-slogan, “Dukung Golkar, lebih cepat lebih baik…!” Sama sekali tidak terdengar, “Ini JK capres Golkar… Pilih Golkar supaya capres kita terpilih…!”

Mungkin karena ini pemilu legislatif, dan pencapresan JK belum final, promosi politik pencapresan JK sejak dini pun terpaksa harus dilewatkan. Untuk target super ambisius—menang pemilu legislatif 30 persen dan pencapresan JK—rasanya aneh saja kalau gaung kampanye pencapresan JK dinihilkan. Bandingkan dengan SBY, yang menjadikan kampanye legislatif sepaket dengan kampanye pencapresannya.

Lebih aneh lagi, Anda pemirsa televisi dan pembaca koran nasional, pasti sempat mendapati di awal-awalnya bermunculan iklan-iklan politik yang justru menonjolkan sosok Surya Paloh. Baru di sisa hari terakhir kampanye saja, sosok JK ditampilkan bersama dengan Surya paloh. Ganjil? Ya, dan sangat! Jadi kesimpulannya, pencapresan JK masih setengah hati, belum layak jual, sehingga belum perlu dikampanyekan. Semakin aneh saja, kan?

Kedua, masih soal kampanye, semakin terlihat pula betapa serba salahnya JK dan PG dalam memosisikan diri. Sebagian elit PG yang menghendaki pencapresan JK, dan juga “calon-calon” mitra koalisi PG, mungkin sangat menghendaki bentuk-bentuk kampanye JK yang kritis terhadap pemerintah. Bila perlu, berani kritis dan keras seperti Megawati, yang menghantam pemerintah atau SBY dengan berbagai isu.

Tetapi persis seperti yang saya duga, JK tidak akan pernah bergaya seperti Megawati. JK tetap tampil cool dan sungguh-sungguh menikmati gayanya sendiri. Lagi-lagi, untuk sebuah tantangan kepada SBY di pilpres nantinya, dan strategi menggenjot dukungan dari pemilih kritis demi meningkatkan elektabilitas saat ini, gaya JK menjadi tampak aneh dan serba tanggung. JK tampak tetap lebih “nyaman” berada di bloknya pemerintah alias SBY.

Ketiga, mari tengok hasil survei LSI yang diumumkan Minggu, 5 April kemarin, yang semakin menegaskan hasil-hasil survei lain, bahwa tren perolehan suara PG justru menjauh dari target optimistis para fungsionarisnya. Perlu dicatat, dalam survei LSI yang diumumkan Februari 2009 lalu, prediksi perolehan suara PG mencapai 16 persen, sementara Partai Demokrat (PD) 24 persen dan PDIP 17 persen.

Sementara, hasil survei LSI yang dilakukan tanggal 31 Maret hingga 1 April 2009 terhadap 2.486 responden menyatakan, 26,6 persen responden akan PD, 14,5 persen responden akan memilih PDIP, dan 13 persen responden akan memilih PG.

Dalam artikel sebelumnya, saya sudah jelaskan berbagai permasalahan pencapresan JK, sekalipun dengan asumsi perolehan suara PG mencapai 25 persen. Bayangkan, kalau prediksi LSI dengan margin error 2,3 persen itu valid, maka perolehan suara PG nantinya hanya di kisaran 10,7-15,3 persen. Maka, akan semakin rumit pula skenario pencapresan JK karena pilihannya menjadi sangat terbatas.

Keempat, tengok lagi survei elektabilitas JK terkini, baik dari LSI maupun Reform Institute dan LSN. Menurut survei terakhir LSI, jika pilpres digelar April ini, maka 60,3 persen responden akan memilih SBY, 21,9 persen akan memilih Megawati, 6,4 persen akan memilih JK, dan 5,6 persen akan memilih Prabowo Subianto.

Reform Institute pada 19 Maret lalu juga merilis hasil survei capres yang menyodorkan hasil 46,5 persen responden akan memilih SBY, 13 persen responden akan memilih Megawati, 6,8 responden akan memilih Prabowo Subianto, 4,5 persen akan memilih Sri Sultan HB X, dan hanya 4 persen yang akan memilih JK.

Sementara, survei LSN Maret 2009 lalu menyuguhkan angka 45,1 persen responden akan memilih SBY, 15,3 persen akan memilih Megawati, 10,2 persen akan memilih Prabowo Subianto, 5,8 persen akan memilih Sri Sultan HB X, dan JK justru hanya kebagian 3,3 persen.

Tren kampanye JK-PG dan semua hasil survei tersebut mengirimkan sinyal sejelas-jelasnya, bahwa skenario menandingkan Chris Jhon (JK) dengan Mike Tyson (SBY) sungguh-sungguh perlu ditimbang ulang. Semua fakta dan analisis semacam ini akan memaksa para elit PG berpikir ulang untuk mendukung pencapresan JK dalam Rapimnas yang kemungkinan “memanas” usai pemilu legislatif nanti.

Namun, jika Anda bosan dengan semua prediksi survei tersebut, saya masih bisa tambahkan sejumlah analisis berikut. Sebagian argumentasi didasarkan pada pengamatan duet SBY-JK selama ini, sebagian lagi murni analisis dengan ‘ilmu sok tahu’.

Pertama, fakta bahwa kerjasama SBY-JK di pemerintahan memang tidak sempurna, kadang ada “riak-riak” politiknya juga, ada ketidakpuasan, sesekali tampak saling mendahului, dan tak jarang “koalisi rapuh” di DPR jadi memanas. Walau begitu, para petinggi PG pasti juga tidak bisa menafikan, bahwa duet SBY-JK adalah sebuah “koalisi” yang paling kompak yang pernah dihasilkan oleh PG dengan partai lain. Nyaris tidak ada ketegangan yang cukup berarti antara SBY-JK selama lima tahun terakhir. Kalaupun ada ketegangan, biasanya itu timbul bukan karena dua pribadi ini yang berselisih, tetapi semata karena perbedaan di antara politisi PD atau PG di DPR.

Kedua, kerjasama SBY-JK selama lima tahun ini sesungguhnya telah menciptakan semacam platform politik yang hampir sama antara PD dengan PG. Kerjasama para kader PD dan PG—kalau boleh dikatakan begitu—di pemerintahan relatif bisa seiring sejalan. Di parlemen memang lebih sering terjadi gesekan, tetapi jelas jauh berbeda bila dibandingkan dengan sikap PDIP misalnya.

Fakta ini memberikan sinyal positif, bahwa SBY-PD dengan JK-PG sudah berpengalaman bekerjasama. Juga diasumsikan, mereka relatif lebih mudah menjalin koalisi yang lebih kuat dan permanen ke depannya. Bandingkan situasi ini dengan, misalnya, PG harus berkoalisi dengan PDIP, Gerindra, atau PPP sekalipun. Di luar koalisi PG-PD, sepertinya akan ada terlalu banyak kemungkinan yang tak terprediksikan dengan baik.

Ketiga, bahwasannya kesediaan Fraksi Partai Golkar di DPR menjadi pendukung pemerintahan SBY selama lima tahun ini, jelas tidak bisa diabaikan sebegitu saja. Orang umumnya memandang, kesediaan itu merupakan konsekuensi dan kompensasi atas terpasangnya sejumlah kader PG di kabinet SBY-JK. Tetapi, saya lebih memandang bahwa “pengorbanan” PG di parlemen selama ini, semestinya dipandang sebagai sebuah “investasi politik” yang mahal dan strategis, untuk membangun koalisi yang lebih baik dengan SBY-PD ke depannya.

Nah, para politisi PG yang berpengalaman pasti menyadari hal ini. Mereka juga tahu persis gaya berpolitik SBY, dan pasti sangat yakin bahwa SBY tidak akan pernah menafikan “pengorbanan” JK-PG ini. Sebaliknya, investasi politik ini kemungkinan akan hangus—atau bisa juga dinikmati tokoh PG lainnya—manakala JK ngotot pisah dengan SBY dan mencapreskan diri.

Keempat, sekalipun isu pencapresan JK kemarin diduga sedikit merenggangkan hubungan SBY-JK, namun saya tetap yakin bahwa keduanya mempunyai waktu dan kesempatan jauh berlimpah untuk terus berkomunikasi dan berstrategi, dibanding misalnya JK dengan tokoh-tokoh lain seperti Megawati, Prabowo Subianto, Wiranto, bahkan Sri Sultan HB X sekalipun. Jadi, ini memperbesar kemungkinan akan ada “rekonsiliasi” antara SBY-JK pasca-pemilu legislatif esok hari.

Kelima, potensi nyata adanya banyak benefit politis bila JK tetap berduet dengan SBY, dan menang dalam pilpres nantinya. Apalagi kalau bukan kesempatan bagi PG untuk tetap menjadi partai yang memerintah, melanggengkan tradisi atau mungkin nilai-nilai dasar PG yang sesungguhnya. Kader-kader terbaik PG pun mendapat tempat di kabinet, sementara JK tetap bisa mempertahankan pengaruhnya di PG, bisa terus menjalankan visi-misinya dalam pemerintahan bersama SBY, sekaligus mempersiapkan diri sebagai sang suksesor sepanjang lima tahun ke depan.

Nah, pertimbangkan survei LSI terakhir yang menunjukkan elektabilitas SBY (60,3%) semakin jauh meninggalkan Megawati (21,9%), pun belum cukup terkejar oleh Prabowo (5,6%), dus tingkat kepuasan atas pasangan SBY-JK. Maka, kans JK untuk mewujudkan atau mempersembahkan segala benefit politis bagi PG jelas lebih terbuka.

Di sisi lain, kembalinya duet SBY-JK yang tinggi elektabilitasnya kemungkinan besar akan memaksa dua pesaing potensial mereka, yaitu Megawati-PDIP dan “si kuda hitam” Prabowo Subianto-Gerindra berkoalisi. Apabila pilihan capres nantinya terpolarisasi hanya pada kandidat SBY-JK lawan Mega-Prabowo, sangat mungkin pemilu presiden 2009 hanya perlu satu putaran saja.

Besok sore tanggal 9 April 2009, mungkin kita sudah mendapatkan hasil quick count pemilu legislatif, dan semua prediksi survei bisa dibandingkan. Saya rasa, hasil pemilu kemungkinan juga tidak akan jauh berbeda dari prediksi lembaga-lembaga survei yang kredibel dan berpengalaman. Dan, mari kita lihat apakah duet SBY-JK akan kembali terbentuk, dan kemudian memaksa munculnya duet Mega-Prabowo.[ez] (Bersambung)

* Edy Zaqeus adalah pendiri dan editor website motivasi www.andaluarbiasa.com dan www.bukukenangan.com, mantan wartawan, dan penulis delapan buku laris, di antaranya adalah Bob Sadino: Mereka Bilang Saya Gila! (2009) dan Resep Cespleng Menulis Buku Bestseller Edisi Revisi (2008). Edy Zaqeus adalah nama pena dari Sutopo Sasmito Edy, alumnus terbaik Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fisipol, UGM, Yogyakarta, periode kelulusan Agustus 1997. Ikuti tulisan-tulisannya yang menarik di https://ezonwriting.wordpress.com.

Ctt: Baca juga analisis terkait sebelumnya: Ramai-ramai Menenggelamkan JK?, Antiklimaks Pencapresan JK, atau di Ezonwriting.