INDONESIA-ECONOMY/KALLA

Jusuf Kalla: Foto http://www.daylife.com

“Akankah JK-PG mempersatukan kembali Prabowo-Gerindra dan Wiranto-Hanura

ke pangkuan Golkar? Atau, siapkah PG menjadi partai oposisi sepenuhnya?

Hari ini Anda akan dibombardir oleh hebohnya berita hancurnya upaya koalisi Partai Golkar (PG) dengan Partai Demokrat (PD), alias pecahnya rencana kongsi SBY-JK yang kedua. Hari ini pula Anda akan mendapatkan banyak analisis dan juga spekulasi-spekulasi tentang berbagai skenario langkah PG berikutnya. Namun, pada hari ini juga, Kamis, 23 April 2009, mungkin Anda akan dikejutkan oleh apa yang akan diputuskan oleh Rapimnassus PG di Hotel Borobudur, Jakarta.

Saya akan coba analisis beragam proyeksi langkah PG beserta segala konsekuensinya berikut ini. Sekali lagi, yang saya pakai hanya kacamata awam, common sense, dibumbui “ilmu kira-kira” dan “ilmu sok tahu”. Singkat saja…

Pertama, sudah ada media yang menyatakan JK-PG akan merapat ke Mega-PDIP atau blok Teuku Umar. Apakah mungkin? Mungkin sekali. Pertanyaannya, apakah akan menguntungkan JK-PG? Belum tentu. Alasannya? Jelas, kecil kemungkinan JK-PG mendapatkan “kue politik” yang maksimal. Seperti saya singgung sebelumnya, sulit menurunkan Mega dari pencapresannya oleh PDIP, dan posisi sebagai kandidat cawapres bukan sesuatu yang memikat bagi JK-PG.

Selain itu, dalam konteks koalisi dengan Mega-PDIP, modal politik JK-PG saat ini bukan pada tataran elektabilitas kandidat capres, atau sesuatu yang bisa menjulangkan seorang capres, tapi lebih pada potensi kekuatan di parlemen untuk menstabilkan sebuah pemerintahan. Sementara, yang “digadang-gadang” Megawati-PDIP adalah figur atau kekuatan politik yang bisa mendongkrak elektabilitas pencapresan Megawati.

Pada titik pencapresan ini pula, Mega-PDIP tetap akan lebih condong menggandeng Prabowo-Gerindra, yang sekalipun suaranya kecil, tetapi berdasarkan survei elektabilitas figur Prabowo naik dengan cepat. Mega sangat butuh Prabowo, terutama karena Prabowo menjanjikan dukungan finansial dalam kampanye serta potensi elektabilitasnya yang memang masih terus menanjak.

Jadi, soal siapa akan mendapat apa—sebuah pangkal soal kenapa PG urung bergandengan dengan PD—menjadi persoalan pelik. Secara teori koalisi, jauh lebih sulit melakukan kompromi dengan partai yang suaranya sepantar ketimbang dengan partai-partai bersuara lebih kecil atau lebih besar. Sangat sulit menemukan formula imbangan kekuasaan dalam posisi suara hasil pemilu hampir sama. Siapa sih yang mau jadi nomor dua dalam posisi sama besarnya?

Belum lagi, ide koalisi ini akan ditawarkan jutsru pada saat-saat terakhir Mega-PDIP nyaris menemukan solusi jitu dalam koalisinya dengan Prabowo-Gerindra. Maka bagi JK-PG, masuk ke blok Teuku Umar seperti memasuki dunia antah berantah, yang pastinya akan menyambut mereka dengan senyum penuh sindiran… “Tuh, apa gue bilang! Ngapain enggak kemarin-kemarin…?”

Kedua, sejumlah petinggi PG menyatakan bahwa tidak menutup kemungkinan akan membuat blok baru dengan mengajak partai-partai bersuara kecil yang belum menentukan sikapnya secara tegas. Siapa saja mereka? Bisa saja Gerindra, Hanura, atau PPP dan PAN yang masih saja belum jelas alias bingung men-tradeoff-kan suaranya ke blok mana. Mungkin? Mungkin saja. Menguntungkan? Tunggu dulu!

Idealnya, inilah saatnya PG kembali menyatukan pecahan-pecahannya, seperti Gerindra dan Hanura, atau mungkin juga partai-partai non-electoral treshold lain yang berinduk semang sama, Golkar. Wiranto dan Prabowo adalah anak kandung Golkar. Ketika mereka seperti kehilangan induknya—tetapi bertarung sendirian tidak kuat, atau berkoalisi dengan pihak lain juga belum tentu memberikan hasil maksimal—bukankah lebih beralasan untuk bersatu dengan induk yang masih cukup signifikan kekuatannya?

Dalam kalkulasi Wiranto maupun Prabowo, bergabung ke PG sejatinya nyaris sama nilai politiknya, kecuali kalau soal pencapresan, elektabilitas Mega jelas lebih kuat dibanding JK. Tapi, lain soal kalau—atas dasar induk semang yang sama—kemudian justru PG menjadi pendukung Prabowo misalnya, untuk berkompetisi dalam pilpres 2009 (ingat, elektabilitas Prabowo sudah menyalip JK dan calon-calon PG lainnya). Lalu, siapa yang akan ditempatkan sebagai cawapres Prabowo? Apakah JK mau atau kader lain?

Hanya saja, bukankah ini solusi yang sama dilematisnya dengan kondisi skenario SBY-JK pascapecah kongsi? Sementara, apabila PG memaksakan diri menggandeng Prabowo, PG tetap harus bisa menawarkan posisi yang tidak kalah menariknya dengan kemungkinan tawaran Mega-PDIP. Tetapi ingat pula, kalau skenarionya duet JK-Prabowo dimajukan dalam pilres 2009, sekalipun cukup menantang, jelas banyak orang di kelompok ini yang sungguh berharap supaya hasil survei “mau” memberikan bacaan elekatbilitas yang lebih ramah kepada mereka.

Oh ya, bagaimana dengan PPP dan PAN? Melihat dinamikan internal kedua partai ini, rasanya sulit untuk mengajak mereka bergabung dalam blok baru kalau yang dijual adalah kemengangan dalam pilpres 2009. Sekali lagi, kalau urusan pencapresan sebagai modal poltiknya, semua partai sudah melihat, porosnya mengerucut pada Mega atau SBY. Poros lain hanya menarik dalam analisis, tapi susah diraba potensi kemenangannya, karena banyak survei sudah membaca kecenderungan pilihan masyarakat.

Ketiga, ketok palu Rapimnassus PG menyatakan, tetap berkoalisi dengan PD sekalipun harus mengajukan lebih dari satu kandidat cawapres ke SBY-PD. Apa perhitungannya? Sekali lagi soal potensi kemenangan koalisi dalam pilpres 2009. Sementara, masalah-masalah ketersinggungan politik, egoisme atau bahkan waham besar sekalipun, mungkin bisa disingkirkan kalau pertimbangannya adalah demi PG juga.

Dari berbagai statement petinggi PG maupun PD, sebenarnya tidak ada pernyataan bahwa SBY menolak JK. Yang ada hanya interpretasi atas penolakan tersebut akibat kubu SBY-PD menyampaikan kriteria cawapres ideal dan menghendaki kubu PG mengajukan lebih dari satu nama cawapres. Ini bisa saja dibaca sebagai kritik membangun atas pola hubungan SBY-JK selama ini dan bagaimana mengoreksinya ke depan, tapi bisa juga dibaca secara negatif bahwa itu merupakan sinyal penolakan untuk JK.

Sementara, sekalipun PG menyatakan “cerai”, kubu PD jelas-jelas masih tetap membuka diri untuk melanjutkan pembicaraan koalisi. Apakah PG kelewat menginterpretasikan sinyal politik SBY? Mungkin saja, dan syukurnya ada sejumlah pinisepuh PG yang bisa membaca hal tersebut secara lebih arif. Saya rasa, akan ada arus seperti ini dalam Rapimnassus PG hari ini.

Sampai pada titik ini, saya akan ajak Anda untuk menengok hasil survei exit poll (membaca preferensi pemilih usai memilih langsung dalam pileg) Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada pemilu legislatif lalu tentang kecenderungan pilihan dalam pilpres 2009 (selengkapnya, klik di www.lsi.or.id). Hasil survei ini—sekalipun didemo oleh pendukung Wiranto—saya anggap cukup kredibel dan komprehensif, serta besar kemungkinan menjadi acuan hampir semua partai dalam melangkah ke arah pilpres 2009.

Survei LSI menemukan bahwa apabila calon presidennya hanya tiga, yaitu SBY, Mega, dan JK, maka persentase pilihannya adalah SBY 59,8 persen, Mega 18,9 persen, sementara JK 7,7 persen. Sementara jika capresnya ada enam, yaitu SBY, Mega, JK, Prabowo, Wiranto, dan Sultan, maka tiga besarnya adalah SBY 53 persen, Mega 16,5 persen, Prabowo 9,8 persen. Pesannya, potensi perolehan suara SBY jauh melampaui calon mana pun yang sudah muncul dalam diskusi publik. Potensi SBY menang dalam satu putaran sudah menjadi asumsi hampir semua analis politik yang berbasis data dan survei.

Selanjutnya, LSI juga menemukan bahwa tingkat soliditas pemilih PD untuk memilih SBY mencapai 86 persen, sementara soliditas pemilih PDIP ke Megawati 64,9 persen, pemilih PG ke JK hanya 22,2 persen. Berarti, ada 35 persen dan 77,8 persen pemilih PDIP dan PG yang menjatuhkan pilihannya ke capres partai lain. Dan ternyata, bagian terbesar dari pilihan mereka itu jatuh ke pangkuan SBY dari PD. Tren partai boleh apa saja, tapi capresnya SBY ini ternyata juga diikuti oleh para pemilih dari partai-partai lain, seperti PKS, PKB, PAN, dan Hanura.

Itulah sebabnya, hitung-hitungan koalisi saat ini—sekalipun arah dan acuannya adalah pilpres 2009—sesungguhnya nyaris menafikan signifikansi posisi partai politik, terutama dalam melatari preferensi pilihan masyarakat dalam pilpres 2009. Jika hitung-hitungannya seperti ini, maka pilihan bagi PG dan partai-partai lainnya sudah sangat jelas; ikut SBY-PD berarti terlibat dalam pemerintahan, sementara ikut blok lain berarti harus bersiap kalah dan menjadi oposisi.

Kembali kepada JK dan Golkar, akankah mereka sudah yakin dan bersiap sepenuhnya untuk menjadi partai oposisi, baik bergandengan dengan PDIP atau jadi oposisi tersendiri? Apakah mereka yakin, posisi sebagai oposisi benar-benar seseksi yang digambarkan oleh para anlis politik? Atau, apakah mereka tetap akan memaksakan diri untuk maju ke pencapresan, tanpa memperhitungkan public message soal keberlanjutan pemerintahan SBY? Kita lihat saja drama berikutnya.[ez]

* Edy Zaqeus adalah pendiri dan editor website motivasi www.andaluarbiasa.com dan www.bukukenangan.com, mantan wartawan, dan penulis delapan buku laris, di antaranya adalah Bob Sadino: Mereka Bilang Saya Gila! (2009) dan Resep Cespleng Menulis Buku Bestseller Edisi Revisi (2008). Edy Zaqeus adalah nama pena dari Sutopo Sasmito Edy, alumnus terbaik Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fisipol, UGM, Yogyakarta, periode kelulusan Agustus 1997. Ikuti tulisan-tulisannya yang menarik di https://ezonwriting.wordpress.com.

Ctt: Baca juga analisis terkait sebelumnya: Ramai-ramai Menenggelamkan JK?, Antiklimaks Pencapresan JK, Kembalinya Duet SBY-JK, atau di Ezonwriting.