Tags

, , , , , , , ,

JK: Foto Internet

JK: Foto Internet

Oleh: Edy Zaqeus*

(Sambungan artikel “Apa yang Kau Cari JK?)

Begitu saya mendengar berita bahwa Rapimnas khusus Partai Golkar (23/4) menetapkan JK sebagai calon presiden dan memberinya mandat untuk menjalin koalisi, maka semakin yakinlah saya pada apa yang saya tulis sebelumnya (Baca: Ramai-ramai Menenggelamkan JK). Bahwa, sadar atau tidak sadar, Jusuf Kalla (JK) sedang memasuki babak pasti sebuah skenario besar untuk membenamkan karier politiknya. Padahal, saat menulis artikel tersebut, saya sangat yakin bahwa JK akan mampu menggunakan rasionalitas, kepiawaian, dan pengalaman politiknya untuk meloloskan diri dari jebakan tersebut. Apa lacur…?

Memang, melihat sejarah PG sebagai partai besar—walau sekarang suaranya melorot cukup tajam—dan juga banyaknya kader-kader hebat di dalamnya, semestinya kita semua bisa melihat manuver-manuver atau pilihan-pilihan politik yang cerdas dan lebih cantik. Itu juga yang semestinya mampu mendorong JK, sebagai kader terbaiknya saat ini, sukses meraih posisi terbaiknya. Sayang sekali… Kali ini, saya hanya bisa menuliskan sejumlah sinyal, yang saya yakini justru akan semakin menjauhkan JK dari kemungkinan lolos dari skenario penenggelaman karier politiknya.

Pertama, sinyal melemahnya kepemimpinan JK dalam pengambilan keputusan-keputusan politik terpenting saat ini. Melemah? Bagi saya, ya sekali, amat sangat, dan mungkin saja publik melihat hal yang sama. Indikasinya? Keputusan Rapimnassus 23 April soal pencapresan JK, yang oleh tokoh senior PG, Muladi (Gubernur Lemhamnas) dianggap terlalu emosional. Sementara, Akbar Tanjung menilai pencapresan JK adalah sesuatu yang menyerupai mission imposible. Putusan Rapimnas itu pun mengejutkan sejumlah pinisepuh PG sehingga memaksa mereka mencoba mencari titik-temu dengan menemui SBY.

JK adalah politisi brilian, penuh perhitungan, dan pragmatis, sehingga kalkulasi politiknya pasti menjauh dari model-model politisi berlatar aktivisme-idealis. Tetapi, ketika dia diserbu oleh koleganya yang lebih menonjolkan pendekatan emosional-idealis, JK takluk dan menafikan pakemnya selama ini. JK gagal meredam arus emosional dan memajukan arus rasional yang ada dalam lingkaran PG. Itu sebabnya, kesediannya untuk mengikuti arus emosional bisa dibaca sebagai pelemahan leadership. JK kehilangan kendali atas konflik atau perbedaan sangat tajam yang tengah melanda elit PG. Jelas, ini sinyal yang sangat buruk ke depannya.

Kalau kita ingin melihat apakah sesosok pemimpin itu kuat atau lemah, caranya ya dengan melihat bagaimana pemimpin tersebut mengambil keputusan pada saat organisasinya dilanda situasi konfliktual dan dilematis. DPP PG saat ini bisa menjadi miniatur terbatas bagi kabinet pemerintahan JK, seandainya nanti ia terpilih sebagai presiden. Fenomena putusan Rapimnassus PG kali ini bisa menjadi ‘cermin terbatas’ bagi model kepemimpinan dan pengambilan keputusan JK kelak, khususnya dalam situasi krisis.

Pertanyaannya, apakah tendensi politik semacam ini akan menjadi unsur pendongkrak atau penurun elektabilitas JK? Silakan menyimpulkan sendiri.

Kedua, melamahnya posisi tawar-menawar politik JK-PG di mata calon sekutu politik utama. Ditinjau dari sisi psikologi politik, maka mudah sekali untuk melihat JK dan rombongannya saat ini sebagai “sekolompok politisi yang terluka”, yang tengah berharap banyak mendapatkan “keajaiban-keajaiban politik baru”, dalam limit waktu, sumber daya, dan effort yang dimampui. Dalam ilmu dagang sederhana—yang sudah pasti sangat dikuasai JK—pembeli yang terlalu berharap (baca: ngarep banget) atas suatu produk haruslah siap-siap membayar lebih mahal dari yang seharusnya.

Nah, “beringin yang terluka” ini hendak membeli dukungan alias mencari sekutu ke “banteng moncong putih”, yang relatif punya pilihan politik lebih “jelas” terkait persekutuan politik. Saya singgung dalam artikel-artikel sebelumnya, dalam konteks pencapres-cawapresan, posisi tawar antara Mega-PDIP dengan Prabowo-Gerindra jauh tidak sedilematis ketimbang antara Mega-PDIP dengan JK-PG.

Kalau Mega berunding dengan JK untuk posisi capres-cawapres, pastilah akan sangat alot, mengingat masing-masing pihak mendapat mandat untuk hanya jadi capres, bukan cawapres. Dan, itu sudah diakui sendiri oleh Megawati pada pertemuan 24 April lalu. Sementara, kalau menggandeng Prabowo, Mega pasti relatif lebih mulus dalam meraih posisi pencapresan. Lalu dari segi elektabilitas, Mega juga masih bisa berharap pada keajaiban-keajaiban politik yang mungkin dibawa oleh si mantan Danjen Kopassus ini.

Baik menggandeng JK ataupun Prabowo, tetap saja Megawati punya “modal survei” (baca: elektabilitas) yang lebih kuat ketimbang keduanya. Ditambah lagi dengan “modal psikologi politik” lebih baik ketimbang JK saat ini, jelas semakin susah saja memaksa Mega rela menerima posisi cawapres atau menerima konsesi-konsesi politik yang lebih sedikit. Sialnya, JK tidak diberi mandat untuk berjuang dan menerima lebih sedikit daripada kalau berpasangan dengan SBY.

Jadi, dalam konteks koalisi dengan Mega-PDIP, akankah JK memboyong sekeranjang kabar baik bagi para pemberi mandatnya? Kalau bukan kabar baik yang dibawa, apakah organisasi politik yang dipimpin JK nantinya tidak akan memberikan sanksi politik? Anda semua pasti bisa menyimpulkan dengan tingkat presisi yang sangat tinggi.

Ketiga, sinyal kebuntuan beragam alternatif koalisi karena posisi JK di pemerintahan. Suka tidak suka, keputusan JK untuk tetap duduk mendampingi SBY dan mempertahankan semua menteri dari PG di kabinet dalam sisa masa pemerintahan telah membawa konsekuensi dan komplikasi politik tersendiri. PDIP sebagai partai yang digadang-gadang bakal menjadi sekutu besarnya, sudah melemparkan sinyal itu, langsung dari pimpinannya, Megawati.

Posisi JK di pemerintahan yang jadi serba tanggung ini—walaupun mungkin tujuannya baik untuk menstabilkan sisa pemerintahan SBY-JK—tetap saja menambah rumit proyeksi koalisi PG-PDIP. Bahkan, dengan partai-partai kecil lainnya—andai PG berniat membentuk poros baru—seperti Hanura, Gerindra, PPP, dan PAN, tetap masih menyisakan kerumitan tersendiri.

Semua calon mitra koalisi JK-PG, khususnya yang mengambil posisi sebagai lawan politik pemerintah, pasti tahu betul potensi tanggungnya posisi JK. Sebab, dalam posisi tersebut, bagaimana mitra koalisi bisa berharap JK-PG akan total mengkritisi pemerintah? Kalau pakai logika sederhana, mana mungkin (bagian) pemerintah mengkritisi pemerintah? Jeruk makan jeruk? Padahal, oposisi butuh amunisi full untuk menyerang pemerintah. Karena, hanya dengan mendelegitimasi kinerja pemerintahlah, secara teori, posisi oposisi bisa naik di mata masyarakat calon pemilih.

Jadi, dengan nalar sederhana, JK-PG akan menerima lebih banyak tuntutan dari calon mitra koalisinya nanti, ketimbang mendapatkan lebih banyak konsesi politik. Bahkan, bisa saja ada desakan supaya JK mundur sekalian dari posisi sebagai wakil presiden, sebagai syarat awal koalisi, belum ke konsesi. Mungkin saja JK-PG dapat menolak tuntutan tersurat atau tersirat semacam itu. Konsekuensinya, sungguh tidak mengenakkan karena kemungkinan gagal membangun koalisi ada di depan mata. Terlebih waktu yang tersisa tinggal beberapa hari ke depan.

Coba bayangkan skenario ini. Kalau saja Mega-PDIP condong meneruskan pembicaraan koalisinya dengan Prabowo-Gerindra, Wiranto-Hanura, dan kemungkinan juga dengan Suryadharma-PPP. Pakai kalkulator sederhana, perolehan suara nasional keempat parpol tersebut sudah mencapai 27 persen, alias sudah memenuhi aturan bagi pencapresan Megawati. Dengan demikian, bisa saja Mega-PDIP menyatakan kepada JK-PG, “Itu sudah cukup!” semata demi menghindari tuntutan-tuntutan konsesi politik berlebihan. Akibatnya, JK-PG bisa kehilangan tempat berpijak karena gagal membangun koalisi, apalagi membangun blok baru. Sinyal positif buat JK-PG? Tidak, sama sekali.

Keempat, kemungkinan besar JK-PG gagal membangun poros koalisi baru. Jangan sampai hilang dari catatan Anda, bahwa pecahnya kongsi JK-PG dengan SBY-PD memunculkan mandat pencapresan JK. Sementara melihat perolehan suara PG yang hanya 14 persen, maka pencapresan itu hanya mungkin terjadi apabila PG bisa membangun koalisi dan memenuhi syarat konstitusi, yaitu perolehan suara koalisi minimal 25 persen. Melihat tanda-tanda rumitnya bangunan koalisi antara JK-PG dengan Mega-PDIP sebagaimana terurai di atas, kepada siapa lagi JK-PG berharap?

Andai saja, JK-PG berhasil merangkul partai-partai seperti PAN, PPP, Gerindra, dan Hanura, maka perolehan suara yang bisa ditambahkan adalah 19,4 persen, sehingga dengan demikian JK bisa melaju ke pencapresan dengan modal suara nasional 34 persen. Persoalannya, apa betul JK-PG cukup menarik bagi partai-partai kecil tersebut? Apa konsesi-konsesi politik yang bisa diberikan JK-PG kepada mereka? Hal menarik apa yang bisa disodorkan JK-PG sehingga membuat partai-partai kecil itu yakin, bahwa suara mereka tidak akan sia-sia dalam pilpres nanti?

Ingat sekali lagi, koalisi dalam konteks menyongsong pencapresan tidak akan pernah lepas dari “modal survei”, dan justru di sini letak kelemahan utama JK dibanding capres-capres lainnya. Tak heran bila ujung-ujungnya, Hanura dan Gerindra, bahkan mungkin PPP akan condong merapat ke Mega-PDIP. Anda bisa bayangkan, dalam posisi sangat terjepit dan tidak menguntungkan seperti itu, apa yang bisa ditawarkan oleh JK-PG?

Ya, mungkin “modal parlemen” masih bisa dijadikan alat tawar dalam mendapatkan konsesi politik. Justru di sinilah kekuatan JK-PG, sekaligus menegaskan bahwa konteks koalisi yang sedang dibangun JK-PG sejatinya tidak lagi bersangkut-paut dengan pilpres 2009. Dengan kata lain, apa pun yang sedang dilakukan JK-PG saat ini, semuanya tidak lagi mengarah kepada pencapresan JK. Apakah ini sinyal hijau? Sama sekali tidak. Ini sinyal merah atas kepemimpinan JK di DPP PG.

Kelima, kinerja JK dalam sorotan tajam internal PG, khususnya DPD I maupun DPD II. Akbar Tanjung, mantan Ketua Umum PG yang sukses melambungkan perolehan suara PG di pemilu 2004, setidaknya menjadi tempat berkeluh kesah bagi sejumlah pengurus DPD PG. Mungkin aktivitas Akbar Tanjung dianggap sebelah mata oleh DPP PG saat ini. Tetapi, dengan bekal sekian banyak kegagalan dan potensi kegagalan JK berikutnya, boleh jadi kelompok tidak puas ini akan semakin membesar. Mungkin saja, kelompok ini sedang menyusun “Rapor Merah JK”.

Apa itu kegagalan PG di bawah kepemimpinan JK? Jelas, suara PG melorot cukup tajam. Lalu, JK juga gagal membawa PG mendapatkan potensi konsesi politik optimal karena meninggalkan SBY-PD. Sementara dari prediksi di atas, ada kemungkinan JK gagal membangun koalisi dengan hasil maksimal, plus hampir pasti gagal maju sebagai capres, terlebih memenangkan pilpres 2009. Apa akibatnya bagi karier politik JK ke depan? Ini dia sinyalnya…

“Sebaiknya JK legowo mundur,” itu pernyataan Siswono Yudho Husodo, salah satu tokoh senior PG juga. Apakah ini pernyataan biasa? Menurut saya, ini sebuah sinyal politik yang kemungkinan bisa merangsang munculnya semacam manuver-manuver politik, yang semakin membesar dari hari ke hari, sejalan dengan beragam kesulitan yang bakal mengungkung PG ke depan. Apa yang dibidik? Apalagi kalau bukan pengakhiran karier politik JK pascapemilu presiden 2009.

Satu hal yang sangat mengherankan saya, sebenarnya risiko-risiko politik yang akan dihadapi oleh JK-PG pascapencapresannya itu begitu mudah diketahui. Bahkan, awam pun bisa membacanya, dan untuk mendeteksi hal-hal tersebu sejatinya tidak perlu analisis dari para konsultan politik yang hebat-hebat. Anehnya, mengapa JK yang begitu berpengalaman dan brilian dalam berpolitik, seperti tidak memanfaatkan rasionalitas politiknya? Mengapa JK mendadak berubah seperti, maaf sebelumnya, seorang politisi yang naif? Misteri besar…

Saya hanya bisa menduga, JK memang sedang berada dalam tekanan politik terbesar dalam sejarah kepemimpinannya di PG, dan itu datang dari internal PG sendiri. Dalam posisi seperti itu, politisi andal sekalipun bisa kehilangan determinasinya. Apa pun perkembangan ke depan nanti, semoga saja JK tetap mendapatkan yang terbaik bagi karier politiknya.[ez] (Bersambung)

* Edy Zaqeus adalah pendiri dan editor website motivasi www.andaluarbiasa.com dan www.bukukenangan.com, mantan wartawan, dan penulis delapan buku laris, di antaranya adalah Bob Sadino: Mereka Bilang Saya Gila! (2009) dan Resep Cespleng Menulis Buku Bestseller Edisi Revisi (2008). Edy Zaqeus adalah nama pena dari Sutopo Sasmito Edy, alumnus terbaik Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fisipol, UGM, Yogyakarta, periode kelulusan Agustus 1997. Ikuti tulisan-tulisannya yang menarik di https://ezonwriting.wordpress.com.

Ctt: Baca juga analisis terkait sebelumnya, Ramai-ramai Menenggelamkan JK?, Antiklimaks Pencapresan JK, Kembalinya Duet SBY-JK (dan Munculnya Duet Mega-Prabowo), Apa yang kau Cari JK?, semua di Ezonwriting.